Gubernur Papua Lukas Enembe diminta kooperatif mengikuti proses hukum yang sedang menjeratnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Hasto Bertemu Romy, PPP Teringat Duet Mega-Hamzah Haz
- Jokowi Intervensi PPP agar KIB Ikut Endorse Prabowo?
- Sarankan PPP Tak Ngotot Rayu Sandiaga, Pengamat: Fokus Pada Tokoh Non Partai
Baca Juga
Pasalnya, Politikus Partai Demokrat itu mangkir dari panggilan lembaga antirasuah setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dugaan penerimaan gratifikasi Rp1 Miliar.
"Ya kita selalu berharap kepada jajaran legislatif atau eksekutif, kalau dipanggil penegak hukum ya datang aja. Itu lebih baik. beri kesan kita gentle hadapi kasus," kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada wartawan di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/9).
Di sisi lain, Arsul juga mengingatkan KPK untuk tetap memberikan hak kepada Gubernur Papua itu untuk membela diri dan mendapatkan pendampingan hukum saat menghadapi proses hukum.
"Yang paling penting ke lembaga penegak hukum, orang itu dipanggil bahkan dikenakan upaya paksa seperti penangkapan tapi juga haknya bela diri dan hak pendampingan nasehat hukum harus diberikan seluasnya," katanya.
Wakil Ketua Umum PPP ini menambahkan, yang tak kalah pentingnya juga hak-haknya tersangka menurut hukum juga harus diberikan seluas-luasnya dan tidak dilakukan pembunuhan karakter.
“Karena bagaimanapun sistem hukum kita itu menganut asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah juga jangan kemudian penegakan keadilan itu terus-menerus, katakanlah meng-creat opini bahwa seolah-olah yang bersangkutan itu sudah pasti bersalah,” tuturnya.
“Kalau seperti itu nanti bukan proses hukum, bukan proses peradilan yang terjadi, proses penghukuman di pengadilannya,” demikian Arsul.
- KPK Bantah Jemput Paksa Lukas Enembe dari Rumah Sakit
- Jaksa KPK Jemput Paksa Lukas Enembe Dari Unit Stroke RSPAD Jakarta
- Buaya Lawan Buaya, Segini Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo saat Jadi Menteri
