Pemkab Jayawijaya Pastikan Tak Ada Tunggakan Sewa Asrama Mahasiswa di Malang

Rapat bersama OPD Pemkab Jayawijaya bersama pj bupati terkait tentang pelunasan sewa kontrakan asrama mahasiswa Jayawijaya di Malang/Stefanus Tarsi.
Rapat bersama OPD Pemkab Jayawijaya bersama pj bupati terkait tentang pelunasan sewa kontrakan asrama mahasiswa Jayawijaya di Malang/Stefanus Tarsi.

Penjabat (Pj) Bupati Jayawijaya, Sumule Tumbo memastikan tak ada tunggakan pembayaran asrama mahasiswa di Malang, Jawa Timur.


Kepastian ini diketahui saat pj bupati melakukan rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka meng-kroscek kepastian pembayaran sewa kontrakan asrama melalui Dinas Pendidikan dan Bagian Kesra Pemda Jayawijaya.

Dalam rapat tersebut diketahui Pelunasan uang sewa kontrakan telah dilakukan periode 2023.

“Hasil dari rapat, sewa kontrakan asrama mahasiswa di Malang telah dibayarkan tahun lalu,” kata Sumule, usai rapat bersama OPD terkait di Gedung Otonom Pemda Jayawijaya, Senin (29/1/2024). 

Pj bupati mempersilahkan kepada mahasiswa Jayawijaya yang mengaku jika kontrakan asrama tersebut belum dibayarkan, untuk menyampaikannya langsung kepada dirinya. 

“Dalam rapat tadi telah dipastikan pembayaran asrama oleh Sekda, Bagian Kesra, Dinas Pendidikan yang telah direalisasikan 2023,” ujarnya.

Pada intinya, Pemda Jayawijaya secara terbuka  dan transparansi membuka ruang kepada masyarakat termasuk mahasiswa untuk memberikan keluhan yang terjadi di lapangan, sebab hal tersebut adalah kewajiban pemerintah.

“Namun, kami pastikan juga segala  informasi wajib memiliki data yang benar dan akurat,” jelasnya.

Apalagi dalam penggunaan belanja APBD harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara nyata dan benar serta transparan, sebab menjadi objek audit BPK, KPK. Sehingga, siapapun yang membelanjakannya harus mempertanggung jawabkan.

“Kebenaran ini yang harus diklarifikasi, karena diberikan dalam bentuk dana hibah. Sehingga, siapapun penerimanya  wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hibah tersebut. Dana hibah yang diberikan, baik sesuai proposal atau sesuai Naskah Perjanjian Hibah dapat digunakan sesuai peruntukan sesuai usulan penerima,” sambung

Dirinya juga senang adanya komunikasi dua arah, antara pemerintah dan mahasiswa, untuk  menjadi satu pemahaman yang sama, di mana persoalanya untuk mencari solusi dan harus dibuktikan dengan data yang jelas.

Dia juga memberikan catatan kepada siapapun untuk memberikan contoh berkomunikasi yang baik dan beretika, saling menghargai satu sama lain. “Sopan santun dalam berkomunikasi sangat paling penting, agar duduk persoalannya bisa diselesaikan dengan bijak,” jelasnya.

Pj bupati menginginkan mahasiswa yang memberikan informasi bisa datang kepada Pemkab Jayawijaya dan akan difasilitasi untuk mengklarifikasi apabila ada masalah.

Ia menjelaskan mekanisme pengelolaan APBD semua terencana. “Tidak ada ujuk-ujuk, tiba masa-tiba akal,  sehingga tahapannya direncanakan, dianggarkan, baru dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara riil,” tegasnya.